Kita tidak bisa menutup mata bahwa kualitas pendidikan Indonesia dalam kurun waktu 2019–2024 menghadapi tekanan serius. Data global seperti Programme for International Student Assessment (PISA 2022) menunjukkan penurunan capaian literasi (359 turun dari 371-379), numerasi (366 turun dari 379), dan sains (366 turun dari 379). Ini bukan sekadar angka, ini gambaran nyata bahwa jutaan pelajar kita sedang tertinggal.
Mengeluarkan 17 kebijakan baru selama kurang lebih 3 tahun merupakan hal yang luar biasa, mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan non-formal dan pendidikan khusus. Namun dibalik kebijakan tersebut mempunyai sejumlah catatan kritis, mulai dari berbagai lembaga, tokoh nasional, dan pemberitaan media menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola, arah kebijakan, hingga dampak riil terhadap kualitas pendidikan nasional.
Selama lima tahun terakhir, wajah pendidikan Indonesia dipoles dengan jargon “Merdeka Belajar”. Namun di balik narasi progresif tersebut, realitas di lapangan justru menunjukkan krisis arah, lemahnya tata kelola, dan semakin jauhnya pendidikan dari kepentingan rakyat.
Sejumlah catatan kritis menegaskan bahwa kepemimpinan Nadiem Makarim di Kemendikbudristek tidak mampu menjawab persoalan struktural pendidikan Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan memberikan “rapor merah” terhadap kinerja kementerian ini, dengan menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah. Minimnya keterbukaan publik dan lemahnya kontrol membuka ruang besar bagi penyimpangan dan menunjukkan kegagalan mendasar dalam tata kelola pendidikan.
Kebijakan yang berubah-ubah, inkonsistensi arah kurikulum, hingga wacana penghapusan mata pelajaran penting memperlihatkan bahwa pendidikan sedang dijadikan ruang eksperimen tanpa pijakan yang kokoh. Dampak nyatanya adalah kebingungan di tingkat satuan pendidikan, ketidakpastian bagi guru, dan semakin lebarnya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah.
Kita memahami bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak besar terhadap Pendidikan. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Perubahan kebijakan pendidikan yang begitu cepat, dari penghapusan Ujian Nasional hingga implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya diiringi kesiapan sistem di lapangan. Guru dipaksa beradaptasi cepat, sementara banyak sekolah masih bergulat dengan persoalan dasar : akses, fasilitas, dan kualitas pembelajaran.
Di tengah situasi ini, kebijakan digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan perangkat seperti Chromebook, seharusnya menjadi langkah strategis untuk mendorong adaptasi sistem pendidikan terhadap perkembangan zaman. Namun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan teknologi otomatis menjawab persoalan pendidikan.
Di banyak daerah, terutama di luar pusat kota, persoalan internet, listrik, dan kesiapan penggunaan masih menjadi hambatan nyata dan kebijakan ini tidak mempertimbangkan masukan tim teknis maupun Pustekkom yang mengingatkan Chromebook pernah gagal di Kemendikbud pada 2018-2019.
Ketua Bidang Pendidikan, Riset dan Teknologi Eksekutif Nasional LMND, Mawar Yuliani, melihat adanya jarak antara gagasan perubahan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.
“Kalau kita jujur melihat kondisi di lapangan, banyak kebijakan yang belum menjawab persoalan utama pendidikan. Guru masih menghadapi berbagai keterbatasan, akses pendidikan belum merata, dan kebijakan sering berubah tanpa kesiapan yang cukup di tingkat pelaksanaan,” ujar Mawar Yuliani.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan utama seperti ketimpangan akses, komersialisasi pendidikan, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kualitas infrastruktur pendidikan tidak pernah diselesaikan secara serius.
“Selama negara tidak berani melakukan pembenahan struktural termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan dan keberpihakan anggaran, maka jargon ‘Merdeka Belajar’ hanya akan menjadi slogan kosong yang menutupi kegagalan,” lanjutnya.
Evaluasi terhadap Pendidikan pada periode ini menjadi penting, bukan untuk sekadar menyalahkan, tetapi sebagai bahan evaluasi dan refleksi bersama. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal kebijakan tetapi soal bagaimana negara memastikan setiap anak punya kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan punya masa depan yang lebih baik.
