Palembang, 16 Januari 2026 — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Sumatera Selatan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini kembali mencuat di tengah diskursus elit politik nasional yang mengatasnamakan efisiensi anggaran dan pengurangan politik uang.
LMND Sumsel menilai, narasi efisiensi yang dibangun elit politik tersebut mengabaikan prinsip dasar demokrasi, yakni kedaulatan rakyat. Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi dan menjadi instrumen penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. “Demokrasi bukan sekadar soal murah atau mahal. Hak rakyat untuk memilih pemimpin adalah fondasi kedaulatan yang tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan elit politik,” tegas LMND Sumsel.
Penolakan terhadap Pilkada tidak langsung juga tercermin dari sikap publik. Berdasarkan survei independen yang dimuat media nasional, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju jika Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD. Lebih dari 65 persen responden menilai penghapusan Pilkada langsung merupakan kemunduran demokrasi.
Meski hingga kini DPR RI menyatakan perubahan Undang-Undang Pilkada belum masuk dalam pembahasan resmi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), LMND Sumsel menilai wacana ini tetap berbahaya secara politik. Diskursus yang dibiarkan berkembang tanpa sikap tegas berpotensi melemahkan legitimasi politik rakyat dan membuka ruang konsolidasi kekuasaan elit.
Dalih Efisiensi Tidak Menghapus Hak Politik Rakyat
LMND Sumsel menolak keras argumentasi yang membandingkan biaya Pilkada langsung dengan Pilkada DPRD secara sempit. Menurut LMND, efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak politik rakyat.
Sejarah politik Indonesia juga menunjukkan bahwa Pilkada melalui DPRD pada masa lalu sarat dengan praktik elitisme, intervensi kekuasaan, dan minim akuntabilitas publik. Kondisi ini justru memperlebar jarak antara rakyat dan pengambil keputusan.
Ketua Wilayah LMND Sumsel, Mawar Yuliani, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis yang harus dipertahankan. “LMND Sumsel memandang bahwa Pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui elit legislatif yang rentan terhadap kepentingan partai dan oligarki. Negara tidak boleh membatasi ruang demokrasi yang telah dibangun panjang oleh rakyat sejak reformasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa wacana Pilkada tidak langsung merupakan bagian dari kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang dibungkus dengan narasi efisiensi dan stabilitas politik.
LMND Sumsel menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dinegosiasikan. Sistem Pilkada langsung adalah instrumen demokrasi yang wajib dipertahankan, bukan dilemahkan.
LMND Sumsel menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, mahasiswa, dan organisasi demokratis untuk bersatu menolak Pilkada tidak langsung oleh DPRD serta menjaga demokrasi tetap berada di tangan rakyat. Demokrasi bukan komoditas politik. Suara rakyat bukan alat tawar-menawar, suara rakyat bukan sekadar angka statistik, tetapi manifestasi kedaulatan sejati.
