Palembang, 12 Maret 2026 — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Sumatera Selatan mengecam keras polemik penganggaran fasilitas mewah rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan yang belakangan memicu kemarahan publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, munculnya rencana pengadaan fasilitas yang dinilai tidak mendesak justru menunjukkan betapa jauhnya sensitivitas elite politik daerah terhadap realitas kehidupan rakyat.
Bagi EW LMND Sumsel, persoalan ini bukan sekadar polemik administratif pengadaan barang atau kesalahan teknis dalam sistem perencanaan. Lebih dari itu, kasus ini mencerminkan krisismoral dan krisis keberpihakan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat. Ketika rakyat masih bergulat dengan persoalan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup yang semakin berat, DPRD justru terseret dalam perencanaan fasilitas yang mencerminkan gaya hidup elite kekuasaan.
Ketua EW LMND Sumatera Selatan, Mawar Yuliani, menegaskan bahwa polemik ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi atau manuver administratif.
“Kami menilai polemik ini telah melukai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Karena itu DPRD Sumsel tidak cukup hanya memberikan penjelasan teknis atau sekadar menghapus paket pengadaan dari sistem. DPRD harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Sumatera Selatan atas rencana penganggaran fasilitas mewah yang jelas tidak sensitif terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai lembaga yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, DPRD seharusnya memiliki standar etika politik yang lebih tinggi dalam mengelola anggaran publik. Setiap kebijakan anggaran yang menimbulkan kontroversi luas di tengah masyarakat seharusnya dijawab dengan sikap tanggung jawab politik, bukan sekadar langkah administratif yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Permintaan maaf kepada publik adalah langkah minimal yang harus dilakukan. DPRD tidak boleh bersikap seolah polemik ini hanya persoalan kecil. Ini menyangkut kepercayaan rakyat. Wakil rakyat harus berani mengakui kesalahan ketika kebijakan mereka melukai rasa keadilan masyarakat,” lanjutnya.
EW LMND Sumsel juga menilai bahwa polemik ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh pejabat publik di daerah agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan anggaran. Pengelolaan anggaran daerah harus berpijak pada prinsip keberpihakan kepada rakyat, bukan pada kepentingan kenyamanan elite kekuasaan.
Karena itu, EW LMND Sumsel menegaskan bahwa selain membatalkan rencana pengadaan fasilitas mewah tersebut, DPRD Sumsel juga harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas polemik yang telah terjadi.
EW LMND Sumsel menegaskan akan terus mengawal isu ini bersama masyarakat sipil agar pengelolaan anggaran publik di Sumatera Selatan benar-benar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
