Palembang, 14 Maret 2026 — Gelombang perlawanan mahasiswa akhirnya memaksa DPRD Sumatera Selatan merespons kemarahan publik atas polemik rencana pengadaan fasilitas mewah rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan. Aliansi mahasiswa yang terdiri dari LMND Sumatera Selatan, KMHDI, GMKI, dan KOMPAS menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan, Jumat 13 Maret 2026 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi tersebut menjadi peringatan keras bahwa mahasiswa dan rakyat tidak akan tinggal diam ketika anggaran daerah hendak digunakan untuk memanjakan elit kekuasaan, sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi rakyat masih jauh dari terpenuhi.
Massa aksi akhirnya diterima oleh Yansuri dari Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, yang menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa telah diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti.
Bagi gerakan mahasiswa, pernyataan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Justru sejak saat itu pengawalan terhadap komitmen DPRD Sumatera Selatan harus diperketat oleh publik.
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan mengawal secara ketat proses pembatalan rencana pengadaan fasilitas mewah rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan, termasuk memastikan bahwa seluruh proses pembatalan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.
Yansuri dari Komisi IV DPRD Sumatera Selatan telah menyampaikan bahwa dokumen pembatalan pengadaan fasilitas mewah tersebut akan disampaikan kepada publik setelah Lebaran Idul Fitri. Bagi gerakan mahasiswa, pernyataan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji politik.
Ketua LMND Kota Palembang yang juga bertindak sebagai Koordinator Aksi, Wahidin, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti hanya pada penerimaan tuntutan oleh DPRD.
“Kami menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti hari ini. DPRD Sumatera Selatan sudah menerima tuntutan rakyat, dan sekarang kami menunggu realisasi konkret dari komitmen tersebut. Dokumen pembatalan pengadaan fasilitas mewah itu harus dibuka secara transparan kepada publik setelah Lebaran sebagaimana yang disampaikan oleh pihak DPRD. Jika tidak, maka mahasiswa dan rakyat akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar,” tegas Wahidin.
Selain itu, hingga saat ini gerakan mahasiswa juga masih menunggu konfirmasi resmi dari Humas DPRD Sumatera Selatan terkait video pernyataan permintaan maaf pimpinan DPRD Sumatera Selatan kepada masyarakat atas polemik penganggaran fasilitas mewah yang telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.
Menurut Wahidin, permintaan maaf tersebut merupakan tanggung jawab moral dan politik yang tidak bisa ditunda-tunda oleh pimpinan DPRD Sumatera Selatan.
“Kami menunggu konfirmasi dari Humas DPRD Sumsel terkait video permintaan maaf pimpinan DPRD kepada masyarakat. Ini bukan sekadar simbolik, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat Sumatera Selatan yang telah dikhianati oleh kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan publik,” lanjutnya.
LMND Sumatera Selatan menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui secara terbuka proses pembatalan kebijakan yang bermasalah tersebut, termasuk seluruh dokumen administratif yang berkaitan dengan pembatalan paket pengadaan dalam sistem perencanaan pemerintah.
Gerakan mahasiswa mengingatkan bahwa transparansi adalah syarat utama untuk memulihkan kepercayaan publik. Tanpa keterbukaan, komitmen yang disampaikan oleh DPRD hanya akan menjadi janji kosong. Anggaran daerah adalah milik rakyat, bukan alat untuk memanjakan elit kekuasaan.
Perlawanan mahasiswa hari ini membuktikan bahwa ketika rakyat bergerak, kekuasaan yang arogan dapat dipaksa untuk mundur.
