Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel kembali melakukan agresi militer terhadap Iran. Serangan brutal ini mendarat tepat pada pusat aktivitas warga sipil Iran.
Rudal lambang ketamakan Imperialisme Amerika Serikat tersebut merampas banyak hak hidup manusia yang bebas merdeka serta menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Peristiwa ini menegaskan bahwa hak hidup yang sudah dijamin dalam kontrak sosial dalam lingkup multilateral negara berdaulat telah dibuang ke selokan demi kepentingan ekspansif untuk menambah akumulasi modal, yang dimana Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel sebagai aktor utama nya. Legitimasi Konvensi PBB 1966 tunduk dibawah agresifitas Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel.
Dampak dari peristiwa ini telah jelas ke depannya, goncangan terhadap stabilitas ekonomi negara-negara di dunia, khususnya Indonesia.
Hal ini diakibatkan ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran sebagai respon terhadap "Operasi Tempur Besar" Amerika Serikat dan Israel. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dari Timur Tengah ke berbagai negara dan juga menjadi jalur vital bagi pasar energi global dengan suplai sekitar 20 persen terhadap kebutuhan minyak dunia.
Sikap politik pemerintah Indonesia dalam "Semangat Melawan Imperialisme" patut mendapat skeptisme dari rakyat. Politik Bebas Aktif dalam perspektif pemerintahan era Prabowo-Gibran hanya dijadikan sebagai slogan bukan sebagai refleksi dari historis perjuangan Indonesia dalam perlawanan terhadap penindasan bangsa atas bangsa.
Sejarah Indonesia dalam Perlawanan Terhadap Imperialisme
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui sejarah panjang melawan imperialis dalam bentuk kolonialisasi di Nusantara.
Filosofis bangsa berdaulat yang lahir dari dialektika sejarah berdirinya Indonesia terus dipertahankan pada era pemerintahan Soekarno melalui sikap politik yang tegas, sikap teguh melawan Imperialisme dan menolak gagasan sempit pembelaan berlebih terhadap bangsa sendiri (chauvinisme).
Sikap politik anti imperialis pada masa awal kemerdekaan ini ditunjukkan dalam berbagai kebijakan yang digagas pada era pemerintahan Soekarno seperti slogan "Amerika kita setrika, Inggris kita linggis", mencetuskan konsep NASAKOM sebagai konsolidasi kekuatan ideologi untuk menyaingi hegemoni kekuatan imperialisme, menentang kolonialisme dan neokolonialisme, pembentukan New Emerging Forces (NEFO), menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, keluar dari keanggotaan PBB (1965), dan penerapan Ekonomi Terpimpin sebagai perwujudan Sosialisme Indonesia.
Macan Ompong yang Tunduk di bawah Taring Imperialisme: Kontradiksi Sikap Politik Diplomatik Pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah Konflik Global
Sejak bergabung nya Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) (Sebenarnya yang tepat adalah Board of Trump, karena badan ini hanya menjadikan perdamaian di Gaza sebagai topeng kamuflase untuk melancarkan proyek kolonialisme Amerika dan badan bentukan Trump ini adalah wujud erosi norma hukum Internasional yang dimana menggunakan Tata Kelola Global berbasis kekuatan dan bukan berdasarkan hukum dan diplomasi internasional), posisi Indonesia ditempatkan bukan lagi sebagai agen perdamaian. Pemerintahan Rezim Prabowo ini dalam sikap politik diplomatik nya telah membawa Indonesia kedalam pengkhianatan sejarah yakni menjadi kacung Imperialisme.
Klaim bahwa Prabowo adalah macan asia telah bergeser menjadi hanya sekedar macan ompong yang dapat ditekan oleh ancaman kebijakan resiprokal ekonomi oleh Trump.
Dalam menyikapi serangan militer Amerika dan Israel ke Iran, Pemerintahan Prabowo juga menghasilkan resolusi yang kontradiktif dengan sikap diplomatik yang lebih condong berpihak pada Imperialis Barat a.k.a Amerika Serikat dan Sekutu nya.
Menawarkan diri menjadi mediator di tengah konflik AS-Israel dan Iran, bukanlah sebuah solusi yang ditimbang dengan cermat. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa Amerika Serikat hari ini memiliki sifat chauvinisme. Ego sektoral sebagai negera adidaya seringkali menyebabkan negeri Paman Sam ini sulit sekali untuk mau ditengahi.
Dalam segi hubungan Indonesia-Iran juga tidak menunjukkan sisi positif apabila dilihat dari riwayat hubungan kedua negara selama Presiden Prabowo menjabat. Tidak pernah ada kunjungan kenegaraan yang dilakukan ke Iran oleh Presiden Prabowo ditengah rutinitas kunjungan kenegaraan. Fakta yang memperkuat adalah perwakilan Pemerintahan Prabowo tidak pernah memenuhi undangan pertemuan dari negara Iran, sehingga amat sulit membuka hubungan diplomasi yang dibangun atas dasar kepercayaan (trust).
Jika bahasa adalah alat diplomasi yang paling penting, maka kepercayaan dan pembangunan kepercayaan adalah fondasi diplomasi yang paling penting. Dalam interaksi sosial seperti diplomasi, kepercayaan bertindak sebagai semacam pelumas yang secara signifikan mengurangi gesekan dalam hubungan dan interaksi.
Dampak Ditutup nya Selat Hormuz bagi Ekonomi Indonesia
Penutupan Selat Hormuz sebagai respon Iran terhadap serangan militer Amerika-Israel mengakibatkan terganggunya pasokan minyak global. Hal ini berdampak krusial terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memprediksi akan terjadi kenaikan harga minyak mentah secara signifikan di harga 100-120 dollar AS per barel.
Blokade Selat Hormuz oleh Iran juga akan mengganggu stabilitas fiskal APBN 2026. Target GDP (Gross Domestic Product) Pertumbuhan di angka 8% terancam gagal akibat biaya distribusi logistik yang melambung tinggi secara global.
Dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1$ AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar 10,3 Triliun. Berarti, dengan proyeksi harga minyak dapat mencapai 100-120 dollar AS per barel, potensi tambahan belanja negara bisa mencapai Rp515 triliun.
Situasi konflik ini juga berdampak pada pelemahan kekuatan rupiah yang mengakibatkan harga berbagai komoditas yang masih bergantung pada impor. Kenaikan harga energi dan pangan ini juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Kondisi fiskal APBN yang tidak stabil akibat pengaruh konflik ini sulit sekali untuk tidak masuk pada tahapan krisis ekonomi melihat beban subsidi yang besar terhadap sektor populis seperti IKN. Beban subsidi berdasarkan Simulasi APBN 2026 adalah sebesar 850 Triliun (22,45% dari total belanja APBN 2026).
Apa yang Harus Dilakukan?
1. Mengurangi Subsidi Sementara Proyek Populis (IKN) dan Menaikkan Subsidi BBM
Untuk menghadapi situasi krisis ini, kebijakan ekonomi awal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi krisis ekonomi adalah menghentikan subsidi sementara proyek populis (IKN) yang membebani APBN 2026 sebesar 450 Triliun (11,8% dari total APBN 2026).
Selain itu, Pemerintah harus mengalokasikan lebih terhadap subsidi BBM agar alur distribusi logistik ekonomi tidak terganggu dan neraca kas negara tetap stabil.
2. Menunjukkan Sikap Politik yang Relevan atas Dasar Semangat Anti Imperialisme
Sumber: tirto.id
Pola diplomasi Pemerintahan era Prabowo harus dikembalikan sesuai dengan amanat Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. Yakni, sikap politik Pemerintahan Prabowo Subianto harus dengan tegas menyuarakan semangat melawan Imperialisme (Penindasan Bangsa atas Bangsa).
Politik bebas aktif harus dimaknai bukan hanya sebagai slogan, melainkan juga harus dimaknai sebagai solidaritas terhadap rekonsiliasi kedaulatan bangsa-bangsa yang ditindas oleh Imperialisme secara sepenuhnya. Indonesia harus menunjukkan posisi yang tegas sebagai mediator pemulihan kedaulatan bangsa-bangsa terjajah dalam hal sosial-politik dan ekonomi.
Di akhir kata, penulis menyarankan agar seruan perlawanan terhadap imperialisme harus terus disuarakan baik dalam front-front aksi, media propaganda, dan organisasi massa rakyat yang progresif. Api solidaritas terhadap negara dunia ketiga harus dijaga secara utuh.
Kaum muda harus segera meninggalkan kenyamanan di menara gading intelektual.
Sambutlah krisis ekonomi dengan segelas kopi hangat untuk terus menjaga semangat juang demi kemanusiaan....
