Dalam diskusi publik Rabu, 25 Februari, bertema “Menelaah Kebijakan Politik Luar Negeri Prabowo,” Eksekutif Nasional Bidang Luar Negeri LMND menghadirkan perwakilan kelompok Cipayung: Ketua Bidang PP KAMMI, Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI, Departemen Luar Negeri PP KMHDI, dan Ketua Bidang Luar Negeri PP PII.
Forum ini secara tegas mengkritisi arah politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, khususnya terkait respons Indonesia terhadap inisiatif Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam pengantar sikap politiknya, Eksekutif Nasional LMND Bidang Luar Negeri, Armed Ngabalin, menegaskan bahwa dunia sedang berada dalam fase polarisasi tajam antarblok kekuatan global. Fragmentasi konflik di berbagai kawasan, terutama Timur Tengah, menunjukkan eskalasi yang berpotensi mengarah pada konfrontasi berskala luas. Dalam situasi yang mengandung ancaman perang dunia tersebut, Indonesia tidak boleh kehilangan orientasi politik luar negeri bebas dan aktifnya.
Seluruh narasumber menyatakan keberatan atas BOP karena dinilai tidak memiliki indikator keuntungan ekonomi maupun jaminan keadilan politik bagi negara-negara terdampak konflik, terutama Palestina. Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI, Andreas H. Silalahi, menegaskan bahwa dewan tersebut lebih mencerminkan kepentingan geopolitik Amerika Serikat ketimbang agenda perdamaian yang substantif.
Sikap ini diperkuat oleh pernyataan PP KAMMI, Ridwan, yang menegaskan konsistensi perjuangan kemerdekaan Palestina serta mendesak pemerintah Indonesia agar tidak terseret dalam desain strategi politik Washington. Pemerintah dinilai harus merancang strategi nasionalnya sendiri, bukan menjadi objek dari strategi global pihak lain. Bahkan, terdapat kritik bahwa sikap Presiden Prabowo terhadap isu ini masih cenderung abu-abu dan belum menunjukkan ketegasan diplomatik yang memadai di tengah eskalasi global.
Sementara itu, Lingga Dharmananda Siana selaku Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KMHDI menyoroti dimensi struktural geopolitik global, khususnya persoalan distribusi rantai pasok internasional yang menjadi sumber ketegangan kontemporer. Dalam konteks tersebut, Indonesia didorong untuk memperkuat kemandirian nasional sebagai fondasi politik luar negeri yang berdaulat dan tidak rentan terhadap tekanan eksternal.
Hery Yunanda selaku PP Bidang Luar Negeri PII menambahkan bahwa fragmentasi dan polarisasi konflik global hari ini menunjukkan eskalasi berbahaya yang mendekati konfigurasi perang dunia, dengan Timur Tengah kembali menjadi episentrum ketegangan. Dalam situasi demikian, Indonesia harus menentukan sikap politik luar negeri secara mandiri dan konstitusional sesuai amanat UUD 1945, bukan bersikap reaktif terhadap manuver kekuatan besar.
Secara keseluruhan, forum menyepakati bahwa BOP bukanlah solusi utama dalam kerangka politik luar negeri Indonesia. Yang lebih mendesak adalah penguatan ketahanan nasional, konsolidasi kemandirian strategis, serta penegasan posisi terhadap (two-state solution) bagi Palestina sebagai manifestasi politik luar negeri bebas dan aktif yang tidak tunduk pada kepentingan kekuatan besar mana pun.
Bagi EN-LMND, di tengah bayang-bayang polarisasi global dan ancaman konflik berskala luas, menjadi Indonesia berarti berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat menentukan arah sendiri, bukan ditentukan.
