PALEMBANG, 1 Mei 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Komisariat IBA menegaskan bahwa May Day merupakan momentum perjuangan untuk menyoroti persoalan nyata yang masih dihadapi kaum pekerja di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.
Ketua Komisariat LMND IBA, Rizky Putra Pratama, menyampaikan bahwa Hari Buruh Internasional lahir dari sejarah panjang perjuangan kelas pekerja dunia sejak perlawanan buruh di Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1886 yang menuntut jam kerja delapan jam sehari. Sejak saat itu, 1 Mei menjadi simbol perlawanan buruh terhadap penindasan dan eksploitasi.
Menurutnya, semangat perjuangan tersebut masih relevan dengan kondisi daerah saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2025 berada di angka 3,89 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja, sekitar tiga hingga empat orang masih menganggur.
Lebih jauh, kondisi Kota Palembang menunjukkan tantangan yang lebih serius. BPS mencatat jumlah pengangguran di Kota Palembang masih mencapai sekitar 56 ribu orang pada tahun 2025. Di sisi lain, angka kemiskinan kota memang menurun menjadi 9,04 persen, namun tingginya jumlah pengangguran menandakan masih banyak masyarakat usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan layak.
“Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Di tengah pembangunan kota, masih banyak anak muda dan masyarakat usia kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Rizky.
Ia menambahkan, persoalan buruh tidak berhenti pada pengangguran semata. Buruh yang telah bekerja pun masih dihadapkan pada persoalan upah yang rendah, status kerja tidak pasti, sistem outsourcing, hingga minimnya jaminan sosial dan keselamatan kerja.
kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memastikan tersedianya lapangan kerja yang luas, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pekerja.
“May Day harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir elite, sementara rakyat pekerja terus dibayangi pengangguran, upah murah, dan masa depan yang tidak pasti,” tegasnya.
