Palembang, 09 Maret 2026 – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Selatan mengecam keras rencana pengadaan berbagai fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan yang tercantum dalam SIRUP LKPP. Rencana pengadaan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta menunjukkan krisis prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Polemik ini mencuat setelah publik mengetahui adanya rencana pengadaan sejumlah fasilitas untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel, seperti meja biliar bernilai ratusan juta rupiah, alat gym, hingga berbagai perlengkapan interior dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah.
EW LMND Sumsel menilai penganggaran fasilitas mewah tersebut merupakan kebijakan yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Terlebih lagi, kebijakan tersebut muncul di tengah situasi nasional yang sedang mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ketua Bidang Agitasi, Politik dan Propaganda EW LMND Sumsel, Ferry Maulana, menilai kondisi ini memperlihatkan kontradiksi serius antara narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah dengan praktik penganggaran di tingkat daerah.
“Di tengah dorongan efisiensi anggaran yang seharusnya membuat setiap institusi negara lebih berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat, justru muncul rencana pengadaan fasilitas mewah di rumah dinas pimpinan DPRD. Ini menunjukkan adanya krisis kepekaan sosial dan krisis prioritas dalam pengelolaan anggaran publik,” ujar Ferry Maulana.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal satu atau dua item pengadaan, tetapi mencerminkan mentalitas elite yang semakin menjauh dari realitas kehidupan rakyat. Ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, hingga kebutuhan layanan kesehatan yang belum merata, anggaran daerah justru diarahkan untuk memenuhi kenyamanan pejabat publik.
“Kebijakan pengadaan fasilitas seperti meja biliar, alat gym, dan berbagai perlengkapan mewah di rumah dinas pejabat seperti ini hanya memperlihatkan bagaimana wakil rakyat semakin jauh dari kondisi rakyat yang mereka wakili. Di saat banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, justru muncul penganggaran yang berorientasi pada kenyamanan elit politik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat luas, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur publik yang lebih merata.
“APBD adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ketika anggaran daerah justru dialokasikan untuk fasilitas hiburan atau gaya hidup pejabat, maka itu menunjukkan adanya krisis prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” lanjutnya.
EW LMND Sumsel juga menilai bahwa alasan yang menyebut pengadaan tersebut masih sebatas tahap perencanaan tidak cukup untuk meredam kritik publik. Fakta bahwa rencana pengadaan itu telah tercantum dalam sistem perencanaan pengadaan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah disusun secara administratif dan karenanya layak dipertanyakan secara politik maupun moral. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya menunjukkan teladan dalam penggunaan anggaran secara sederhana, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Atas dasar itu, EW LMND Sumsel menyampaikan beberapa tuntutan :
Pertama, mendesak agar seluruh rencana pengadaan fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan segera dibatalkan.
Kedua, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rencana belanja fasilitas rumah dinas yang dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan publik.
Ketiga, mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak digunakan untuk kepentingan elit semata.
Keempat, mendesak DPRD Sumatera Selatan untuk kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan penganggaran daerah.
EW LMND Sumsel menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat, bukan justru menampilkan simbol kemewahan yang berpotensi melukai rasa keadilan rakyat.
“Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hidup nyaman dengan fasilitas berlebihan dari uang rakyat. Rakyat membutuhkan wakil yang bekerja sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan mereka. Karena itu, kami meminta DPRD Sumsel menghentikan praktik penganggaran yang tidak berpihak pada rakyat dan segera mengembalikan orientasi kebijakan kepada kepentingan publik,” tutup Ferry Maulana.
